Berbagi Informasi :

*Oleh : Dian Cita Sari

(Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrab Riau)

Jelang Dirgahayu Indonesia ke 74, tanah air kembali berduka dalam selimut bencana diberbagai pelosok tanah air, mulai dari kabut asap di Riau, Banjir di sulawesi, erupsi merapi hingga Tsunami Banten. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat indeks risiko bencana multi ancaman yang tinggi. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana perlu diajarkan pada masyarakat melalui Pemberdayaan mitigasi bencana kolaboratif antara elemen masyarakat. Pemberdayaan ini merupakan langkah awal dalam membangun masyarakat sehat sadar bencana

Salah satu prioritas hasil Konferensi Dunia tentang Pengurangan Resiko Bencana yang tercantum dalam dokumen Hyogo Framework for Action (HFA) adalah membangun budaya aman dan siaga bencana melalui pendidikan (UN-ASDR, 2005). Keberhasilan pengurangan risiko bencana tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dibidang pendidikan, pengurangan risiko bencana ditandai dengan terbitnya Surat edaran Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Nomor: 70a/SE/MPN/2010 tentang pengarusutamaan risiko bencana di lembaga pendidikan. Kemendiknas mengintegrasikan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pada jenjang pendidikan. Tujuan jangka pendek adalah agar peserta didik diharapkan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang tepat untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana, dan mereka juga diharapkan akan turut serta dalam mengurangi risiko bencana. Tujuan jangka panjang adalah mempersiapkan generasi masa depan yang siaga dalam menghadapi bencana berbekal pengetahuan: pencegahan, mitigasi, dan kesiapan terhadap bencana.

Berdasarkan UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan bencana yaitu :

  1. Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation),
  2. Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana,
  3. Kapasitas adaptasi yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

Ketiga faktor tersebut sangat krusial dalam mitigasi bencana, artinya ketiga faktor tersebut perlu diantisipasi dengan baik, agar bencana dapat dihindarkan atau minimal dapat dikurangi. Risiko bencana (R) merupakan fungsi dari peluang (P) terjadinya bencana dan konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Semakin besar peluang terjadinya bencana dan semakin besar konsekuensi yang timbulkan oleh bencana tersebut maka semakin tinggi tingkat risiko bencananya. Konsekuensi yang ditimbulkan tergantung tingkat kerentanan (Vulnerability). Besarnya konsekuensi dapat dikurangi oleh upaya adaptasi. Berdasarkan ketiga faktor yang dapat menyebabkan bencana tersebut, maka untuk mengurangi risiko bencana hal yang harus dilakukan adalah : mengurangi bahaya, mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi.

Dalam UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa kerentanan (vulnerability) adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak. Rangkaian kondisi, umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan tindak-tanggap terhadap dampak bahaya. Kerentanan fisik berkaitan dengan : bangunan, Infrastruktur, konstruksi yang lemah. Kerentanan sosial berkaitan dengan:  kemiskinan, lingkungan sosial, konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, anak anak dan wanita, serta lansia. Kerentanan mental berkaitan dengan ketidaktahuan, ketidaksadaran, kurangnya percaya diri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana, mitigasi bencana dapat berbentuk: a) penataan ruang berbasis risiko bencana; b) pembangunan infrastruktur dan pengaturan tata bangunan; c) pelatihan, penyuluhan dan pendidikan. Sedangkan berdasarkan UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui mitigasi struktural dan non struktural. Mitigasi struktural meliputi: a) pembangunan sistem peringatan dini; b) pembangunan sarana-prasarana; c) pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi non struktural meliputi : a)  penyusunan perundang-undangan; b)  penyusunan peta rawan  bencana; c) penyusunan peta risiko bencana; d) penyusunan Amdal; e) penyusunan tata ruang; f) penyusunan zonasi; g) pendidikan; h) penyuluhan dan; i) penyadaran masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka mitigasi bencana dapat dilakukan dengan melalui pendidikan.

Kapasitas dalam hal ini digambarkan sebagai kemampuan fisik /infrastruktur, kelembagaan, sosial, ekonomi, masyarakat yang terlatih, kepemimpinan dan manajemen. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana, adalah melalui pemahaman potensi kearifan tradisional yang ada di dalam suatu komunitas di setiap daerah rawan bencana, yang digali melalui pendekatan partisipatif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Media Informasi Kesehatan will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.