Berbagi Informasi :

Surabaya – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Kota Surabaya menyatakan, jika memperbolehkan peserta untuk turun kelas asalkan selama setahun baru bisa pindah kelas.

BPJS Kesehatan Kota Surabaya mengakui jika saat ini banyak di antaranya yang memilih untuk turun kelas menyusul adanya informasi terkait dengan kenaikan iuran peserta.

Kepala BPJS Kesehatan Kota Surabaya, Herman Dinata Miharja mengatakan, jika dalam sehari kunjungan ke kantor BPJS Kesehatan Surabaya sebanyak 600 orang.

“Namun, saat informasi kenaikan iuran itu berhembus, kunjungan peserta meningkat menjadi 700 sampai dengan 800 orang. Di antaranya memilih untuk turun kelas,” ujar dia.

Ia menuturkan, pilihan peserta untuk turun kelas memang diperbolehkan asalkan sudah menjadi peserta selama setahun baru bisa pindah kelas. “Akan tetapi, yang harus diingat kalau peserta itu turun kelas, maka pelayanan yang diberikan juga akan berbeda,” ujar dia.

Ia mengakui, saat ini dari total 2,9 juta penduduk di Surabaya, sudah ada 88 persen yang diakuisisi menjadi peserta. “Kami optimistis pada akhir tahun nanti akan ada peningkatan sampai dengan di atas 90 persen. Hal itu, ditunjang oleh Pemerintah Kota Surabaya yang membantu pendaftaran kepada keluarga kurang mampu di wilayah setempat,” kata dia.

Ia mengatakan, hingga Juli nilai klaim yang sudah dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Surabaya mencapai Rp1,9 triliun. Jumlah itu masih jauh dari jatah penerimaan yakni mencapai Rp 923 miliar.

“Salah satu faktor tingginya klaim tersebut karena di Surabaya banyak rumah sakit besar yang menjadi rujukan dari rumah sakit lainnya di wilayah lain,” tutur dia.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sebab, biaya yang dikeluarkan untuk jaminan kesehatan meningkat.

Kenaikan iuran tersebut secara langsung juga pasti akan berpengaruh terhadap inflasi. Di mana, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mendorong administered price atau harga yang diatur pemerintah melonjak lebih tinggi dari sebelumnya.

“Logikanya begini, kan BPJS itu kalau ada iuran kenaikan mereka harus mengeluarkan uang yang lebih banyak, uang lebih banyak, otomatis menyebabkan konsumsi mereka untuk kesehatan meningkat,” jelas Tauhid.

Masyarakat nantinya juga akan mengurangi pembelian barang-barang lain agar mampu menutupi biaya jaminan kesehatan. Pengaruh kenaikan iuran BPJS Kesehatan terhadap inflasi akan langsung terasa begitu keputusan ditetapkan oleh pemerintah.

“Mereka juga akan mengerem pengeluaran yang lain dengan pendapatan yang tetap. Ini yang menyebabkan pengaruh iuran BPJS kesehatan ke inflasi. Ini secara langsung ya, di mana biasanya Rp80.000 sekarang Rp160.000 kali anggota keluarga 4 otomatis akan menngkat,” paparnya.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Media Informasi Kesehatan will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.