Berbagi Informasi :

Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta per 4 Maret 2021 mencapai 92,04%. Capaian tersebut akan terus diupayakan meningkat hingga mencapai 100%.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Prabowo mengatakan cakupan tersebut berasal dari tiga wilayah kerja baik di Kota Yogyakarta yang mencapai 95,43%, Kabupaten Bantul (87,74%) dan Kabupaten Gunungkidul (95,54%). “Kami akan terus meningkatkan jumlah kepesertaan minimal untuk Universal Health Coverage (UHC) 95 persen dan kami terus berupaya agar capaian meningkat hingga 100 persen,” kata Prabowo kepada awak media.

Dia menjelaskan, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri, total penduduk di tiga wilayah tersebut sebanyak 2.145.432 jiwa. Dari jumlah tersebut, wargayang sudah terdaftar dalam Program JKN KIS sebanyak 1.954.759 jiwa atau selisih 190.673 orang. Dari jumlah tersebut kepesertaan paling banyak berasal segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) baik itu PBI APBN maupun APBD.

“Hal ini membuktikan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya,” katanya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, untuk Kabupaten Bantul PBI APBN sebanyak 439.490 peserta, PBU/BP Pemda 52.114 peserta, PPU 224.879 peserta, BP 31.303 peserta, PBPU 89.848 peserta. Total jumlah peserta 837.634 orang dari jumlah penduduk 954.706 jiwa (87,74%).

Sementara Kabupaten Gunungkidul, PBI APBN sebanyak 444.236 peserta, PBU/BP Pemda 145.992 peserta, PPU 98.817 peserta, BP 15.999 peserta, PBPU 34.992 peserta. Total jumlah peserta 740.036 orang dari jumlah pendudul 774.609 jiwa (95,54%).

Adapun Kota Yogyakarta, PBI APBN sebanyak 93.607 peserta, PBU/BP Pemda 100.144 peserta, PPU 123.406 peserta, BP 22.511 peserta, PBPU 57.421 peserta. Total jumlah peserta 397.089 orang dari jumlah penduduk 416.117 jiwa (95,43%).

Dari segi pelayanan, lanjut Prabowo, BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta sudah bekerja sama dengan 199 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 31 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Fasilitas Kesehatan ini diharapkan dapat melayani Peserta JKN KIS dengan baik tanpa diskriminasi. “Kami tidak ingin mendengar keluhan lagi bahwa fasilitas kesehatan membedakan pasien,” tegasnya.

Prabowo menambahkan, salah satu yang menjadi pekerjaan rumah bagi pihaknya adalah meningkatkan kolektabilitas iuran khususnya untuk segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri. Per Februari 2021, kolektabilitas total mencapai 95,5%, namun untuk segmen PBPU masih di angka 81,51%.

Pihaknya tengah berupaya mengadvokasi pemerintah daerah agar mau mengalihkan peserta menunggak dalam jangka waktu tertentu menjadi peserta yang didaftarkan pemerintah daerah atau

PBI APBD. “Kami juga ada kader JKN yang salah satu tugasnya menagih iuran peserta menunggak dan kami secara rutin melakukan telekolekting kepada peserta menunggak tersebut.  Harapannya, dengan upaya ini kolektabilitas iuran peserta PBPU menjadi lebih baik,” jelas Prabowo.

Untuk itu dia berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan stakeholder agar bersama-sama mendukung Program JKN KIS ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terhadap pemberi kerja diharapkan mendaftarkan seluruh pekerjanya. Apalagi pemerintah daerah menerbitkan kebijakan positif terhadap program JKN-KIS. “Kepada masyarakat secara luas untuk tetap menjaga kesehatan dan menggalakkan gerakan hidup sehat (germas),” harapnya.

Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Wahyu Prabowo menambahkan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan terus dilakukan. Di antaranya perluasan kanal pendaftaran, inovasi melalui digitalisasi Aplikasi Mobile JKN hingga advokasi kepada pemerintah daerah melalui kegiatan Forum Komunikasi Pemangku kepentingan Utama, Forum Kemitraan dan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan.

Tahun ini, BPJS Kesehatan akan menyasar perusahaan yang masih mendaftarkan sebagian pekerjanya, atau perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh karyawan dan keluarganya. Dengan terus mendorong perusahaan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya, diharapkan kepesetaan JKN-KIS mengalami peningkatan. “Kalau bicara soal potensinya sangat dinamis. Tetapi berdasarkan proyeksi potensi kepesertaan per 31 Desember 2020 kami masih bisa menambah jumlah peserta setidaknya 13.500 orang lagi,” katanya.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Media Informasi Kesehatan will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.