Berbagi Informasi :

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakui kasus kematian virus Corona atau COVID-19 di wilayahnya sempat tertinggi di tingkat nasional. Dari hasil evaluasi, mobilitas warga Jawa Tengah masih jauh dari target nasional dan baru turun 18 persen.

Ganjar pun meminta tokoh agama, hingga pemerintah desa untuk aktif memantau pergerakan warganya. Dari catatan Satgas COVID-19 Jawa Tengah, kasus kematian COVID-19 masih terus ngegas selama awal PPKM Darurat diterapkan.

“Ya ini masih bisa naik turun terus, tidak selalu tertinggi sih, naik turun. Sempat pernah tertinggi dua hari lalu kalau tidak salah. Kalau itu kemudian kita tidak dapat dukungan masyarakat bukan tidak mungkin akan naik turun. Maka kita ketatin semuanya. Tentu saja di sisi rumah sakit kita mulai perbaikan,” kata Ganjar di kantornya, Semarang, Jumat (9/7/2021).

“Maka saya sudah minta ke sekda saya (Provinsi Jateng) untuk komunikasi kepada sekda seluruh Jateng, ‘Ajak yuk Kades, RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, kegiatan dibatasi di lingkungan terkecil, di pemerintahannya’. Pemerintah mana? Ya desa. Maka kontrol di level desa kalau bisa dikuncinya di situ sehingga tidak terlalu banyak yang bergerak,” sambung Ganjar.

Ganjar mengungkap dari hasil rapat nasional terkait PPKM Darurat, mobilitas warga Jawa Tengah rata-rata baru turun 18 persen. Padahal target nasional mobilitas selama PPKM Darurat bisa turun hingga 30 persen.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.470.1_en.html#goog_533580347

“Ya kemarin sore kita mengevaluasi secara nasional, disiplin masih perlu ditingkatkan, pergerakan manusia masih cukup tinggi. Kalau mestinya target (penurunan mobilitas) 30 persen kita ternyata separuh lebih dikit, sampai 18 persen artinya kurang. Maka dilakukan peningkatan pengamanan di beberapa daerah,” jelas Ganjar.

Dia menyebut upaya Pemprov Jateng menekan mobilitas warganya yakni berkomunikasi dengan Apindo. Diharapkan lewat asosiasi pengusaha Indonesia itu, sektor industri dan perusahaan bisa mengatur kapasitas karyawannya selama PPKM Darurat.

“Saya tadi pagi ke KIW (Kawasan Industri Wijayakusuma) komunikasi dengan dirutnya untuk menyampaikan ke pengusaha agar bisa mengontrol di sana. Sehingga mengurangi pergerakan, itu evaluasi yang hari ini kita lakukan dan kemarin perintah Pak Menko Marinves kepolisian mengambil take a lead untuk mengatur jalannya traffic yang ada manusia, TNI akan membantu dan tentu saja Satpol PP juga bantu,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, dari data yang disampaikan Satgas COVID-19 Jawa Tengah, Jumat (9/7) disebutkan jumlah kematian akibat COVID-19 di Jawa Tengah cukup tinggi. Dari data tersebut terlihat ada peningkatan kasus kematian Corona dibanding sebelum PPKM Darurat, berikut datanya:

Sebelum PPKM Darurat:
27 Juni: 69 kasus
28 Juni: 56 kasus
29 Juni: 66 kasus
30 Juni: 73 kasus
1 Juli: 180 kasus
2 Juli: 220 kasus.

Masa PPKM Darurat:
3 Juli: 188 kasus
4 Juli: 138 kasus
5 Juli: 129 kasus
6 Juli: 232 kasus
7 Juli: 480 kasus
8 Juli: 229 kasus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Media Informasi Kesehatan will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.