Berbagi Informasi :

Jakarta — Masalah kesehatan di Indonesia masih saja lesu. Selama 5 tahun Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjalan, belum banyak kebijakan berarti untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Langkah-langkah penting seharusnya bisa diambil untuk menyetop dan mencegah berbagai penyakit. Mulai dari penyakit menular, penyakit kronis tidak menular, hingga penyakit jiwa.

Menyoroti berbagai masalah kesehatan yang masih terus terjadi selama lima tahun terakhir. Penyakit kronis tidak menular yang mengancam kesehatan dan produktivitas masyarakat seperti jantung, diabetes, gagal ginjal, dan kanker seharusnya mendapat perhatian lebih.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, prevalensi sejumlah kondisi kesehatan meningkat dibandingkan Riskesdas 2013. Tekanan darah tinggi atau hipertensi naik dari 25,8 persen menjadi 34,1 persen.

Prevalensi obesitas juga melonjak dari 14,8 persen menjadi 21,8 persen. Diabetes melitus berdasarkan pemeriksaan darah naik dari 6,9 menjadi 8,5 persen.

Penyakit-penyakit tidak menular ini sebenarnya bisa dicegah dengan pola hidup sehat seperti melakukan aktivitas fisik, makanan yang bergizi seimbang, dan tidak merokok.

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, sebenarnya sudah mengampanyekan program pencegahan untuk menghentikan penyakit menular dan tidak menular, seperti Gerakan Masyarakat Sehat (Germas).

Germas dicanangkan bersamaan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52 pada 12 November 2016. Diprakarsai oleh Presiden Jokowi, Germas mengedepanan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif-rehibilitatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Jika menilik hasil Riskesdas 2018, program Germas nyatanya belum menunjukkan titik terang dalam mengatasi masalah kesehatan di Indonesia.

“Tren penyakit tidak menular [diabetes, hipertensi, obesitas] naik dibandingkan Riskesdas 2013. Indikator Germas [aktivitas fisik, makan buah dan sayur, tidak merokok] belum menunjukkan perbaikan dibanding Riskesdas 2013.” Demikian kesimpulan hasil Riskesdas 2018.

Sekadar kampanye tampaknya tak cukup untuk memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang lebih mendasar dan menyasar kesehatan masyarakat.

Menyitat situs resmi Departemen Kesehatan RI, kesuksesan Germas tak bisa berpaku dengan mengandalkan peran sektor kesehatan, tapi juga lintas sektoral dengan beragam instansi dan lembaga terkait.

Hingga saat ini belum ada aturan yang spesifik mengenai junk food dan minuman berpemanis, sebagai pencetus obesitas.

“Pengaturan saat ini masih belum spesifik dan belum ada yg khusus mengatur kandungan gula dan kalori maksimal dalam setiap sediaan makanan,” kata ahli kesehatan masyarakat Ede Surya Darmawan.

Menurut Ede, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertanggung jawab terhadap penerapan peraturan mengenai produk-produk makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.

“Tak ada pilihan, negara harus hadir dan memberikan makanan terbaik untuk bangsa kita. Harus dibuat peraturan dan penerapan serta pengawasan yg baik karena hal ini berhubungan dengan masa depan dan kualitas bangsa,” ucap Ede.

Ede juga menyarankan pemberlakuan cukai untuk gula, junk food, dan minyak goreng karena berhubungan langsung dengan peningkatan risiko obesitas.

Pengaturan kota, lingkungan perumahan, tempat kerja, dan transportasi juga mesti didesain agar masyarakat memiliki aktif bergerak sehingga mengurangi risiko obesitas.

Sebagai perbandingan, untuk mencegah obesitas, yang merupakan faktor risiko dari penyakit jantung, diabetes, dan kanker, Singapura baru saja memberlakukan larangan iklan minuman berpemanis. Studi menunjukkan, asupan gula dari minuman berpemanis merupakan salah satu penyebab orang-orang mengalami obesitas.

Singapura melarang iklan minuman berpemanis di semua media mulai dari cetak, televisi, hingga daring dengan harapan mengurangi konsumsi minuman berpemanis. Setiap minuman berpemanis seperti minuman ringan, jus, yogurt, dan kopi harus mencantumkan nilai gizi dengan label khusus.

Langkah Singapura yang berani ini mendapat banyak tanggapan positif dari dunia internasional.

Tantangan Baru Vape

Selain obesitas, merokok juga jadi faktor risiko yang mestinya bisa ditangani. Prevalensi merokok pada usia 15 tahun ke atas menunjukkan penurunan dari 36,3 persen pada 2013 menjadi 33,8 persen pada 2018. Penurunan ini masih jauh dari target pemerintah yakni 20 persen.

Belum lagi, perilaku merokok pada remaja justru mengalami kenaikan dari 7,2 persen menjadi 9,1 persen.

Belum usai masalah pada rokok, kini muncul kasus baru dengan hadirnya rokok elektrik atau vape. Hadir di Indonesia sejak 2013, kini pengguna vape mencapai lebih dari 1,2 juta orang.

Di Indonesia, prevalensi perokok elektrik pada penduduk berusia di atas 15 tahun meningkat dari 2 persen pada Sirkesnas 2016 menjadi 2,7 persen pada Riskesdas 208.

Indonesia Belum ‘Sehat Jiwa’

Lima tahun lalu, angin segar untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) itu muncul melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Lima tahun berjalan, tak ada perubahan signifikan. Angin segar itu hanya lewat sesaat.

Implementasi UU Kesehatan Jiwa dinilai masih minim, bahkan nyaris nol. Minimnya implementasi itu disebabkan oleh tak adanya peraturan hukum sebagai tindak lanjut dari UU Kesehatan Jiwa.

Ketua Dewan Badan Kesehatan Jiwa, Nova Riyanti Yusuf mengatakan pada Oktober 2018 lalu bahwa UU Kesehatan Jiwa memungkinkan adanya turunan aturan dan petunjuk teknis yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Media Informasi Kesehatan will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.